Bandar Lampung, Lampungpagi.com – Kondisi pelajar dan warga Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, yang terpaksa menyeberangi sungai menggunakan perahu kecil menuai perhatian serius dari DPRD Provinsi Lampung. Video aktivitas berisiko tersebut yang viral di media sosial dinilai mencerminkan persoalan keselamatan publik yang tidak bisa ditunda penanganannya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung. Yusnadi, menyebut situasi di lapangan sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus menyeberangi sungai untuk berangkat dan pulang sekolah..
“Beberapa bulan lalu saya sudah pernah ke lokasi untuk memastikan langsung kondisinya. Anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten sudah pernah turun. Ini juga sudah diajukan agar penanganan jembatan ini diambil alih oleh kementerian pusat,” kata Yusnadi, Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, persoalan pembangunan jembatan di Way Bungur telah dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Lampung bersama Dinas Bina Marga dan Bina Jasa Konstruksi (BMBJ). Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa surat permohonan pembangunan jembatan permanen telah diajukan ke pemerintah pusat, sejalan dengan pernyataan Wakil Gubernur Lampung.
“Sekarang tinggal menunggu proses di kementerian. Semoga tidak terlalu lama, karena pengajuan itu sudah lebih dari setengah tahun,” ujarnya.
Sambil menunggu realisasi pembangunan jembatan permanen, Yusnadi menyebutkan bahwa opsi
sudah lebih dari setengah tahun,” ujarnya.
Sambil menunggu realisasi pembangunan jembatan permanen, Yusnadi menyebutkan bahwa opsi pembangunan jembatan gantung sebagai solusi sementara terus didorong oleh pemerintah daerah agar risiko kecelakaan bisa segera diminimalisasi.
“Sambil menunggu jembatan permanen, opsi sementara adalah jembatan gantung. Tapi harapan kita tetap jembatan permanen bisa terlaksana,” jelasnya.
Ia menambahkan, dorongan pembangunan jembatan gantung sementara tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bupati Lampung Timur dan Wakil Gubernur Lampung yang menilai penanganan darurat perlu segera dilakukan demi keselamatan masyarakat.
“Surat pengajuan sudah lama. Sekarang kita dorong jembatan gantung sementara dulu, sesuai pernyataan bupati dan wagub,” katanya.
Terkait pembiayaan, Yusnadi mengakui pembangunan jembatan permanen harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat keterbatasan APBD dan status jembatan yang menghubungkan dua desa.
Meski bersifat sementara, ia menegaskan aspek keamanan tidak boleh diabaikan dalam pembangunan jembatan gantung tersebut.
“Walaupun tidak permanen, jembatan sementara harus sesuai spesifikasi dan dipastikan keamanannya, terutama karena akan digunakan oleh anak-anak sekolah,” pungkasnya. (*)
