LAMPUNGPAGI – Kementrian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Masyarakat lakukan Monitoring dan Evaluasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
G1R1J merupakan program Nasional Lintas Sektoral untuk menekan tingginya wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yg menjadi perhatian Serius Indonesia dan Dunia. Penderita DBD mengalami peningkatan cukup signifikan ditengah pengendalian pandemi Covid-19.
Penunjukkan Kabupaten Tanggamus sebagai tujuan monev merupakan apresiasi pusat ke pemkab Tanggamus, salah satu dari 4 Kabupaten di Indonesia yg telah menerapkan G1R1J di wilayahnya. Tanggamus telah melaksanakan G1R1J sesuai arahan Kemenkes RI, dengan menerapkan Satu Keluarga Satu JUMANTIK (Juru Pemantau Jentik).
Tim Monev Kemenkes RI, dr. Iriani Samad, MSc, menjelaskan, Seorang Jumantik bertugas melakukan upaya preventif penanggulangan Infeksi Dengue melaui Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan melakukan 3M Plus (PSN 3M Plus).
Lanjut Iriani, 3M Plus antara lain, menguras dan membersihkan tempat yg menjadi tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, dan memanfaatkan kembali/mendaur ulang barang bekas yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah.
Pemberantasan DBD dilakukan melalui pengorganisasian Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Dengue di daerah, dengan melakukan pembinaan secara berjenjang oleh Pokjanal Dengue baik kabupaten kota, provinsi maupun pemerintah pusat, pungkas Iriani.
SDN 1 Tanjung Anom Kabupaten Tanggamus dijadikan lokasi Monev, sebagai apresiasi dari pemerintah, dikarenakan SDN 1 Tanjung Anom sudah melaksanakan Tim Jumantik, dimana setiap kelas telah menunjuk 2 siswa sebagai Jumantik. Sementara di tingkat pekon Tanjung Anom sudah ada dua petugas Jumantik dan teranggarkan insentifnya.
Kegiatan Monev G1R1J berlangsung selama 4 hari (15-18 Nopember) yg melibatkan OPD terkait kabupaten Tanggamus, OPD pemerintah Provinsi Lampung, siswa dan masyarakat Tanjung Anom, serta Tim dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Masyarakat Kemenkes RI sebagai narasumber. (*)
Laporan: Redaksi
Discussion about this post