Tulang Bawang, Lampungpagi.com \u2014 Angka miliaran rupiah dalam pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang kembali menjadi sorotan. Bukan karena asetnya tidak ada, tetapi karena kelengkapan dokumen dan konsistensi pencatatannya menjadi pertanyaan dalam hasil pemeriksaan.
\n\u200e
\n\u200eHasil pemeriksaan mencatat terdapat 35 unit bangunan yang berasal dari hibah\u2014meliputi ruang kelas, perpustakaan, WC dan bangunan lainnya\u2014pada 23 sekolah, dengan nilai perolehan fantastis mencapai Rp8.845.233.047,70 dan nilai buku Rp6.360.675.951,70.
\n\u200eBagi Integrity Media Forum (IMF), angka tersebut terlalu besar untuk sekadar disikapi sebagai persoalan administrasi yang kemudian selesai di atas meja.
\n\u200e
\n\u200ePertanyaan publik kini sederhana: jika aset tersebut tercatat sebagai aset daerah yang berasal dari hibah, di mana dan bagaimana dokumen yang menjadi dasar pengakuannya?
\n\u200eDARI 23 SEKOLAH, HANYA 4 BISA TUNJUKKAN DOKUMEN
\n\u200eDalam hasil pemeriksaan disebutkan bahwa hanya empat sekolah yang dapat menunjukkan dokumen pengakuan hibah.
\n\u200e
\n\u200eDokumen tersebut mencakup enam unit barang dengan nilai perolehan Rp828.385.335,30 dan nilai buku Rp577.422.542,30.
\n\u200eArtinya, terdapat aset pada sekolah lainnya yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut terkait dokumen pengakuan hibah dan dasar pencatatannya.
\n\u200e
\n\u200eKetua Umum IMF Indra Segalo Galo menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya.
\n\u200e\u201cKami tidak sedang mengatakan telah terjadi penyimpangan. Tetapi ketika hasil pemeriksaan mempertanyakan kelengkapan dokumen aset hibah bernilai miliaran rupiah, pemerintah wajib memberikan penjelasan. Publik berhak tahu bagaimana aset itu diperoleh dan bagaimana kemudian dicatat sebagai BMD,\u201d tegas Indra.
\n\u200e
\n\u200eMenurutnya, transparansi justru penting agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.
\n\u200eADA SELISIH Rp508,65 JUTA, SIAPA YANG HARUS MENJELASKAN?
\n\u200eSorotan semakin mengerucut karena hasil pemeriksaan juga mencatat adanya perbedaan pengakuan nilai hibah sebesar Rp508.654.300,00 pada KIB C antara dokumen PKS Dinas Pendidikan dan dokumen terkait SDN 01 Tri Jaya.
\n\u200eDokumen yang disebut antara lain PKS Nomor B\/400.3.13.1\/022\/MOU-TJ\/V-D.1\/TB\/V\/2023 tanggal 25 Mei 2023 terkait pembuatan rumah dinas.
\n\u200eSelain itu, terdapat pula pencatatan aset pada KIB C yang disebut memiliki nilai buku Rp0,00.
\n\u200e
\n\u200eIMF menilai perbedaan nilai tersebut harus dijelaskan dengan data dan dokumen, bukan sekadar pernyataan lisan.
\n\u200e\u201cSelisih Rp508 juta lebih bukan angka kecil. Harus jelas dari mana angka tersebut muncul, mana nilai yang benar, dan apa dasar pencatatannya. Kalau ada kesalahan administrasi, katakan kesalahan administrasi dan lakukan koreksi sesuai aturan,\u201d ujar Indra.
\n\u200e
\n\u200e
\n\u200eIMF meminta Pemkab Tulang Bawang melakukan rekonsiliasi total terhadap seluruh aset tersebut.
\n\u200eBukan hanya memeriksa KIB C, tetapi mencocokkan PKS, BAST, NPH, dokumen hibah, nilai perolehan, nilai buku hingga keberadaan fisik bangunan di masing-masing sekolah.
\n\u200e
\n\u200e
\n\u200eMenurut IMF, pemeriksaan tersebut penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:
\n\u200e
\n\u200eApakah seluruh aset memiliki dokumen hibah?
\n\u200e
\n\u200eApakah nilai yang tercatat sudah sesuai dokumen sumber?
\n\u200e
\n\u200eApakah nilai aset pada KIB C sesuai dengan kondisi sebenarnya?
\n\u200e
\n\u200eDan apakah seluruh aset tersebut telah ditetapkan serta dicatat sesuai ketentuan BMD?
\n\u200e
\n\u200ePertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut IMF, harus dijawab secara terbuka.
\n\u200e
\n\u200eIndra juga mendorong Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang serta pengelola BMD untuk memastikan seluruh persoalan tersebut mendapatkan tindak lanjut.
\n\u200e\u201cJangan tunggu sampai persoalan ini menjadi bola liar. Buka datanya, cocokkan dokumennya, cek fisiknya dan jelaskan hasilnya kepada publik. Kalau memang tidak ada masalah substantif, justru semakin cepat dijelaskan akan semakin baik,\u201d katanya.
\n\u200e
\n\u200eIMF menegaskan bahwa sorotan ini bukan tuduhan terhadap individu maupun institusi tertentu. Hasil pemeriksaan tetap harus ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangan.
\n\u200eNamun, IMF mengingatkan bahwa aset daerah adalah aset publik.
\n\u200e\u201cRp8,84 miliar bukan angka kecil.
\n\u200e
\n\u200eIni menyangkut aset yang berada di lingkungan pendidikan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai administrasinya meninggalkan ruang pertanyaan. Pemerintah harus memastikan semuanya terang, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,\u201d pungkas Indra Segalo Galo.
\n\u200e
\n\u200e
\n\u200eKini bola berada di tangan Pemkab Tulang Bawang: menjelaskan, mencocokkan, memperbaiki, dan memastikan seluruh aset hibah tersebut benar-benar memiliki dasar administrasi serta pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan (red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tulang Bawang, Lampungpagi.com \u2014 Angka miliaran rupiah dalam pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4190,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45,39,72],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-4189","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hukum","category-pendidikan","category-tulang-bawang"],"yoast_head":"\n