\u200eBandarlampung \u2013 Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandarlampung kembali menjadi sorotan publik terkait penanganan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan.
\n\u200e
\n\u200eSorotan itu mengarah kepada tiga anggota DPRD berinisial HT, RN, dan AP, yang dilaporkan dalam perkara berbeda dan telah lama mencuat ke ruang publik.
\n\u200e
\n\u200eKetua Forum Media Berintegritas (IMF), Indra Segalo Galo, menyampaikan kekecewaan atas kinerja BK DPRD Kota Bandarlampung.
\n\u200e
\n\u200e\u201cKami tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap BK DPRD Kota Bandarlampung,\u201d ujar Indra kepada media, Rabu (13\/12\/2025).
\n\u200e
\n\u200eMenurut Indra, kekecewaan tersebut bukan bersifat sesaat. Ia menilai hal itu merupakan akumulasi dari berbagai fakta dan dinamika yang berkembang.
\n\u200e
\n\u200eIndra menegaskan, BK DPRD gagal menjalankan fungsi pengawasan etik secara independen dan transparan.
\n\u200e
\n\u200e\u201cBK seharusnya menjadi penjaga marwah lembaga legislatif, bukan justru membiarkan pelanggaran etik berlarut tanpa kejelasan,\u201d tegasnya.
\n\u200e
\n\u200eAdapun dugaan pelanggaran etik melibatkan tiga anggota DPRD. HT diduga mengintervensi proyek revitalisasi sekolah.
\n\u200e
\n\u200eSementara itu, RN disorot setelah terlibat cekcok dalam rapat Badan Anggaran DPRD dan disebut membanting piring di ruang rapat.
\n\u200e
\n\u200eSedangkan AP terseret perkara perdata yang dinilai berdampak terhadap citra dan kehormatan DPRD Kota Bandarlampung.
\n\u200e
\n\u200eMenanggapi laporan tersebut, BK DPRD Kota Bandarlampung menyatakan proses penanganan masih berjalan. Namun hingga kini, belum ada keputusan final yang diumumkan.
\n\u200e
\n\u200eKondisi itu memicu kritik lanjutan. BK DPRD yang dipimpin Yuhadi bahkan dituding hanya besar pernyataan tanpa keberanian mengambil sikap tegas.
\n\u200e
\n\u200ePengamat politik pemerintahan dari PUSKAP, Gunawan Handoko, menilai BK DPRD gagal menepati komitmen transparansi yang pernah disampaikan.
\n\u200e
\n\u200e\u201cPada awal penanganan, Ketua BK menyatakan akan menuntaskan secara terbuka. Faktanya, sampai sekarang tidak ada putusan,\u201d kata Gunawan, Minggu (14\/12\/2025).
\n\u200e
\n\u200eGunawan menilai, jika BK serius menjalankan kewenangannya, perkara tersebut tidak sulit diselesaikan.
\n\u200e
\n\u200e\u201cMasalah sederhana justru dibuat berlarut. Ini menunjukkan lemahnya keberanian menegakkan aturan,\u201d ujarnya.
\n\u200e
\n\u200eSelain kritik publik, tekanan juga datang dari kalangan mahasiswa. DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Lampung menggelar aksi demonstrasi.
\n\u200e
\n\u200eAksi berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Bandarlampung, Telukbetung, Jumat (12\/12\/2025).
\n\u200e
\n\u200eSekretaris Jenderal DPC Permahi Lampung, Rifky, menyatakan organisasinya telah kehilangan kepercayaan terhadap BK DPRD.
\n\u200e
\n\u200e\u201cKami melihat tidak ada kejelasan sanksi, kesimpulan, maupun batas waktu penanganan,\u201d kata Rifky dalam orasinya.
\n\u200e
\n\u200eRifky juga menyoroti struktur BK yang diisi perwakilan fraksi. Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
\n\u200e
\n\u200ePermahi menegaskan aksi tersebut bukan simbolik. Mereka menyatakan akan terus mengawal proses penegakan etik.
\n\u200e
\n\u200eRifky bahkan membuka opsi langkah hukum jika BK DPRD tetap tidak menunjukkan itikad baik.
\n\u200e
\n\u200e\u201cJika terus mengulur waktu, kami siap melayangkan pengaduan masyarakat ke Polda Lampung,\u201d tegasnya.
\n\u200e
\n\u200eSementara itu, untuk menjaga prinsip keberimbangan, GSNLampung.id telah berupaya menghubungi Ketua BK DPRD Kota Bandarlampung, Yuhadi.
\n\u200e
\n\u200eKonfirmasi dilakukan melalui pesan WhatsApp berisi permohonan klarifikasi resmi. Namun hingga berita ini diturunkan, pesan belum tersampaikan karena nomor tidak aktif.
\n\u200e
\n\u200eGSNLampung.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
\n\u200e
\n\u200ePublik kini menanti sikap tegas BK DPRD Kota Bandarlampung demi menjaga integritas dan kepercayaan terhadap lembaga legislatif daerah (red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u200eBandarlampung \u2013 Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandarlampung kembali menjadi sorotan publik terkait penanganan dugaan…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3041,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46,45,6,47],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-3040","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-legislatif","category-hukum","category-politik","category-sosial-kemasyarakatan"],"yoast_head":"\n