\u200eLampung, Lampungpagi.com – Penyelidikan adalah tahap awal untuk mengumpulkan bukti awal guna menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan Dilakukan oleh penyelidik (anggota polisi), tahap ini berfokus mencari informasi dan bukti untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana, sebelum kemudian dapat dilanjutkan dengan penyidikan untuk menemukan tersangka.
\n\u200e
\n\u200eJadi pada saat korban membuat laporan polisi terkait kasus dugaan penganiayaan perlu dilakukan visum *segera* dalam rangka antisipasi luka\/memar akibat kejadian hilang, maka harus segera dilakukan Visum Et Repertum didalam proses penyelidikan itu
\n\u200e
\n\u200eVisum Et Repertum itu sebenarnya dilakukan dalam proses penyelidikan, bukan didalam proses penyidikan
\n\u200e
\n\u200eJadi keliru apabila ada tafsir mengatakan merujuk pada pasal 136 KUHAP segala biaya yang timbul ditanggung oleh negara
\n\u200e
\n\u200eKarna jika kita merujuk pada pasal 136 KUHAP maka itu adalah tindakan tindakan tindakan kepolisian dalam proses penyidikan bukan dalam proses penyelidikan
\n\u200e
\n\u200eSedangkan tindakan yang diminta kemarin kepada RSUAM adalah tindakan forensik berupa Visum Et Repertum dalam rangka masih tahap penyelidikan
\n\u200e
\n\u200eDan untuk legal standing \/ dasar hukum pemungutan biaya untuk Visum Et Repertum itu diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2023 tentang tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerag Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
\n\u200e
\n\u200eBerdasarkan lampiran I nomor 6.7 Pelayanan Forensik dan Kamar Jenazah
\n\u200ePada angka 6.7.1.2 pemeriksaan forensik oleh dokter umum dengan tarif pelayanan 175.000
\n\u200eDan Pada angka 6.7.1.3 pemeriksaan forensik korban dugaan pidana umum penganiayaan dengan tarif pelayanan 325.000
\n\u200eMaka totalnya adalah rp.500.000 dan itu sudah sesuai dengan aturan Pergub itu sendiri dan bukan merupakan perbuatan pungli
\n\u200e
\n\u200epada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan khusus untuk korban KDRT dan Anak
\n\u200eVisum diberikan gratis karena ada perjanjian dengan dinas PPPA Provinsi Lampung
\n\u200eYang mana biaya visum rp.500.000 tersebut di tanggung oleh dinas PPPA Provinsi Lampung
\n\u200e
\n\u200eNamun masukan dari masyarakat terkait sebaikya biaya Visum
\n\u200eItu gratis, kita juga tidak menutup telinga, dan hal ini akan kita sampaikan kepada Pemerintah Provinsi, untuk kemudian membahas apakah akan diubah aturan hukum nya,
\n\u200eTapi itu tentu memerlukan proses tersendiri,
\n\u200eKarna kita disini,sifatnya pelaksana dari UU,
\n\u200eUntuk Undang Undang itu mekanismenya adalah pembahasan di tingkat Penyusun Undang-Undang
\n\u200e
\n\u200eSekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kritik yang konstruktif dan kami berharap sebagai negara hukum kita harus paham adanya asas legalitas, yang mana asas legalitas itu sendiri adalah prinsip hukum bahwa suatu tindakan dan perbuatan tersebut boleh atau tidak dilakukan karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (red)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u200eLampung, Lampungpagi.com – Penyelidikan adalah tahap awal untuk mengumpulkan bukti awal guna menentukan apakah suatu…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2569,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50,35,47],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-2568","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kesehatan","category-lampung","category-sosial-kemasyarakatan"],"yoast_head":"\n