Lampung, Lampungpagi.com – Beragam persoalan disampaikan warga Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, saat menghadiri kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, pada Sabtu (26/7).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyuarakan keluhan terkait kondisi jalan rusak, banjir yang mengancam keselamatan, hingga pungutan di sekolah.
Kegiatan reses ini juga dihadiri oleh Lurah Beringin Jaya, Fajar Apriyansyah. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung keluhan mereka yang selama ini dirasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Salah satu warga, Ita, menyoroti kondisi Jalan Tanggamus yang rusak parah dan belum pernah diperbaiki. Ia menyampaikan bahwa warga terpaksa menyemen sendiri jalan yang berlubang agar tetap bisa dilalui. Menanggapi hal itu, Andika menyatakan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menetapkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur.
Ita juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masalah banjir yang kerap terjadi saat musim hujan. Ia menceritakan adanya kejadian tragis ketika seorang anak hanyut akibat saluran air yang tak mampu menampung debit air hujan. Menurut Andika, saluran air atau gorong-gorong yang ada memang berukuran kecil dan berpotensi menyebabkan genangan.
Keluhan lain datang dari warga bernama Ifan yang mengeluhkan kondisi jalan yang minim penerangan serta rimbunnya pohon yang menghalangi cahaya lampu jalan.
Ia menambahkan bahwa ranting pohon kerap jatuh saat angin kencang, sehingga membahayakan pengguna jalan. Selain itu, ia juga menyoroti tumpukan kerikil dan sampah di tikungan jalan dekat SPBU akibat posisi talud yang tidak tepat.
Lurah Fajar menyampaikan bahwa pihak kelurahan telah mengajukan perbaikan lampu jalan dan pemangkasan pohon ke dinas terkait. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup. Ia berjanji akan kembali mengusulkan penanganan masalah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, beberapa warga mempertanyakan akses terhadap bantuan sosial seperti PKH dan BLT. Lurah menjelaskan bahwa warga bisa mengajukan permohonan melalui RT atau secara mandiri, tetapi tetap melalui proses verifikasi agar bantuan tepat sasaran.
Isu pendidikan juga menjadi sorotan. Warga bernama Pak Subagyo menyoroti masih adanya pungutan dana komite dan penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Menanggapi hal itu, Andika menegaskan bahwa Gubernur Lampung telah menghapus dana komite, dan meminta warga untuk melapor jika masih menemukan praktik tersebut.
“Kepala sekolah bisa dikenai sanksi berat jika terbukti melanggar,” ujar Andika.
Selain itu, warga juga mengusulkan pembangunan masjid di lingkungan mereka. Menanggapi hal ini, Andika meminta warga untuk menyusun proposal agar proses administrasi bisa segera dijalankan.
Warga berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh wakil rakyat dan pemerintah, serta tidak hanya dijadikan bahan laporan semata. Mereka juga mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya muncul menjelang pemilu (*)
