LAMPUNGPAGI — Pembangunan proyek kereta cepat yang target penyelesainnya terus molor dan menguras biaya yang tidak sedikit mendapat kritik dari Menteri Perhubungan era Presiden Soeharto, Emil Salim.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkritik pembangunan protek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilaksanakan tanpa studi kelayakan yang matang.
Proyek itu juga dinilainya tanpa analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dan perhitungan biaya manfaat.
“Masyarakat juga tidak terlibat, dengan akibat seperti sekarang ini,” sindirnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (30/3).
Emil Salim turut menyoroti fakta bahwa pembangunan proyek Menteri BUMN di periode pertama Presiden Joko Widodo itu yang tanpa kesepakatan dengan Menteri Perhubungan lama. Menurutnya, proyek ini perlu dikaji ulang secara mendalam.
“Kereta api cepat Jakarta-Bandung dibangun RI bersama RRT, kini diundurkan penyelesaiannya ke 2024 dengan biaya naik jadi 1,39 miliar dolar AS yang dipikul bangsa. Perlu dikaji mengapa bisa begitu?” tuturnya.
Di satu sisi, pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara itu juga khawatir hal serupa akan dialami oleh proyek ibukota negara baru yang saat ini terus didengungkan pemerintah. Dia berharap proyek ini bisa lebih transparan sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
“Bisakah studi kelayakan “membangun ibukota negara baru” secara transparan melibatkan masyarakat?” tutupnya. (rmol/dat)
Discussion about this post