LAMPUNGPAGI – Sesuai tahapan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari 12 Februari sampai dengan 14 Maret 2023 dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih dalam pemuktahiran daftar pemilih dengan cara mendatangi secara langsung alamat pemilih.
Hasil pemantauan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) ditemukan problem berulang, salah satunya keterlambatan kelengkapan logistik coklit yakni stiker serta formulir model A daftar pemilih yang terjadi seperti di Jawa Barat dan DKI Jakarta, terutama di deerah yang terdampak bencana. Hal tersebut berdampak pada terhambatnya pelaksanaan coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih.
Direktur DEEP, Neni Nur Hayati berharap KPU dapat memenuhi logistik hard copy formulir Model A daftar pemilih dan terdistribusi dengan baik kepada Pantarlih sampai tingkat bawah sehingga Pantarlih dapat bekerja secara optimal. Sebab, formulir Model A dan stiker adalah instrument yang wajib dipegang oleh Pantarlih sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan coklit.
“Saya berharap proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dapat berjalan secara komperhensif, akurat dan mutakhir. KPU harus memenuhi ketersediaan hard copy Model A dan stiker coklit juga dapat memperhatikan lokasi-lokasi yang terdampak bencana, proyek pembangunan dan kelompok rentan harus dipastikan berjalan lancar. Ini menjadi krusial untuk dipantau berapa kartu keluarga (KK) yang terdampak bencana, penyusunan daftar pemilih dan pemetaan TPS. Jangan sampai ada pemilh yang memenuhi syarat tidak terdata dan tidak terdaftar dalam data pemilih sehingga kehilangan hak pilihnya” Ungkap Neni.
Disamping itu, DEEP juga mendapatkan banyak keluhan yang disampaikan oleh PPS dan Pantarlih berkaitan dengan aplikasi coklit (e-coklit) yang kerapkali mengalami trouble dan error, terutama berkaitan dengan perbaikan elemen data pemilih yang harus diinput melalui system serta Pantarlih yang tidak dapat menunjukkan SK saat bertugas melakukan coklit.
“Aplikasi coklit yang sering mengalami trouble dan sulit diakses oleh Pantarlih dapat berpotensi coklit tidak berjalan sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ditentukan dan berdampak pada tidak akuratnya data pemilih hasil coklit. Dalam hal ini Bawaslu harus dapat memastikan coklit dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu. Jangan adalagi pemilih yang invalid, data ganda, yang meninggal dan pindah masih tercatat sebagai pemilih” Jelas Neni.
Oleh karenanya, Neni mendorong partai politik dan seluruh lapisan masyarakat ikut serta mengawasi coklit pemilu 2024 agar permasalahan klasik tidak kembali muncul dan dapat diantisipasi sejak dini. KPU tidak bisa bekerja sendirian tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dan partai politik peserta pemilu 2024.
“Sejumlah 18 partai politik dan 6 partai local Aceh yang menjadi peserta pemilu 2024 memiliki struktur keanggotaan partai sampai tingkah bawah. Hal ini dapat dioptimalkan untuk mengawal coklit yang dilakukan oleh Pantarlih bisa berjalan akurat dan mutakhir untuk menciptakan DPT yang berkualitas serta komperhensif. Termasuk juga pemilih harus dapat terinformasi dengan baik. Sebab, kalau daftar pemilih tidak akurat yang rugi juga adalah partai politik. Neni juga berharap masyarakat dapat aktif dan melapor ke PPS setempat jika belum ada Pantarlih yang datang untuk mencoklit serta dapat menerima Pantarlih yang dating ke rumah dengan terbuka untuk melakukan coklit dan menempelkan stiker” Tutup Neni. (*)
Laporan: Redaksi
Discussion about this post