Pesawaran, Lampungpagi.com – Dugaan Pemotongan gaji guru honorer yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 29 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, mendapat sorotan tajam dari organisasi Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Provinsi Lampung. Setidaknya dalam menindaklanjuti dugaan persolaan tersebut PGK provinsi Lampung diketahui akan segera berkoordinasi kepada pemerintah terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Kepada media ini, Andri Trisko, SH., MH., selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW – PGK) Provinsi Lampung, melihat bahwa dugaan pemotongan gaji honorer yang terjadi di sekolah tersebut bukan hanya melulu persoalan melawan hukum tetapi juga perilaku tidak manusiawi.
Selain itu lanjutnya, pemotongan gaji guru honorer bukan hanya merugikan para guru honorer tetapi ada dampak turunan yang lebih besar seperti keberlangsungan sekolah dan para siswa kedepanya dan hal ini yang membuat PGK Lampung tergerak untuk menyorot tajam persoalan ini.
“Kami melihat masalah pemotongan gaji guru honorer ini sudah sangat keterlaluan dan tidak manusiawi, dan kami saat ini sudah mengantongi cukup bukit pemotongan gaji guru honorer yang terjadi di sekolah itu, ” Ungkapnya.
Dijelaskannya bahwa dalam satu bulan guru honorer yang mengajar di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) paling besar menerima gaji Rp. 750.000 – 1.000.000. Dan dari besaran gaji yang diterima guru honorer di sekolah setempat, diduga terjadi pemotongan sebesar Rp. 250 – 500 ribu per bulan yang dilakukan oleh oknum kepsek.
“Gaji guru honorer di SDN itu sudah sangat kecil, bahkan mungkin tidak cukup untuk satu bulan, seharusnya kalau bisa gaji huru honorer ini kan di tambah, agar guru honorer juga sejahtera, kalau mereka sejahtera sudah pasti akan berdampak positif untuk sekolah, bukan malah di potong potong, ” Katanya.
Selanjutnya, dalam menindak lanjuti persoalan itu PGK Lampung akan segera berkordinasi kepada pihak pemerintah eksekutif dan legislatif Kabupaten Pesawaran serta ke APH. (Redaksi)
